Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta meminta para pengusaha mematuhi Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 yang ditetapkan sebesar Rp6.136.941 per bulan.
UMP tersebut ditetapkan Gubernur Pramono Anung melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026, naik Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Dalam pembahasan Dewan Pengupahan, pengusaha mengusulkan Rp6.047.598, sedangkan serikat pekerja mengajukan Rp6.210.040.
Ketua Umum Kadin DKI Diana Dewi menyebut ada dua kepentingan yang harus dijaga bersama: pekerja membutuhkan penghasilan yang cukup dibawa pulang, sementara pengusaha harus memastikan upah bisa dibayar setiap bulan.
Minta pembinaan sebelum sanksi
Diana meminta Pemprov DKI mendampingi perusahaan yang kesulitan, terutama yang biayanya naik sementara penjualan belum membaik, serta mengedepankan pembinaan sebelum menjatuhkan sanksi. Ia juga mendorong dialog terbuka antara pengusaha dan pekerja sejak awal.
Menurutnya, upah pekerja ikut menggerakkan ekonomi. Data BPS DKI Jakarta menunjukkan konsumsi rumah tangga menyumbang 63,24 persen perekonomian Jakarta pada triwulan II 2026.
Diolah dari: ANTARA.
